Trendfokus.com-Pelaksanaan PKH harus tepat sasaran, pendamping PKH harus benar-benar teliti dan berhati-hati dalam mendata orang-orang miskin, kita ingin pendataan tersebut memiliki data yang akurat. Pendamping PKH harus berani memberi label miskin pada tiap rumah penerima PKH, agar nanti pendataan yang dilakukan oleh pendamping desa, PKH, kepala desa dan fasilitator dapat mudah diketahui.
Hal ini disampaikan oleh Buapti Mukomuko Sapuan saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Mukomuko oleh Dinas Sosial Mukomuko. Rakor digelar di Balai Daerah, Selasa (09/04) yang dihadiri Wakil Bupati Mukomuko, Sekda Mukomuko, dan Koordinator wilayah PKH Provinsi Bengkulu
“ Orang bisa dikatakan miskin jika ia berkekurangan dalam hal ekonominya, apakah itu kekurangan dalam mencari nafkahnya sehari-hari dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak tercukupi “, ujarnya.
“ Program PKH yang dibuat oleh pemerintah ini adalah program yang sangat strategis dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Kita berharap program tersebut harus tepat sasaran, jangan diberikan kepada orang yang mengaku-ngaku miskin, tapi ternyata dia masuk kategori keluarga yang mampu dan ekonominya segala berkecukupan “, tegasnya.
Sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa tugas dan peran pemerintah daerah bersama jajarannya baik lurah maupun desa adalah mensejahterakan masyarakatnya, ini adalah tugas pokok kita semua.
Sapuan berharap kedepannya dapat lebih meningkatkan profesionalisme dan sinergisitas sehingga dapat memberikan yang terbaik dalam menjalankan PKH ini dan betul-betul tepat sasaran sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Lanjutnya, Pemerintah Daerah juga akan selalu mendukung kegiatan yang bersifat program Nasional supaya apa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dapat berhasil sehingga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat Kabupaten Mukomuko.
Kepala Dinas Sosial, Sahroni , S.H juga menyampaikan bahwa untuk Program Keluarga Harapan di Kabupaten Mukomuko untuk tahun 2021 mendapatkan tambahan kuota. Selain itu juga Dinas Sosial sudah berhasil melakukan perbaikan data penerima PKH yang kurang sesuai dengan data Capil sebesar 65 persen dari total data penerima.
“Alhamdulillah berkat kerjasama rekan rekan sekalian hingga saat ini kita sudah bisa melakukan perbaikan data-data penerima bantuan, untuk nik nama yang tidak sepadan atau mungkin yang meninggal atau sudah pindah 65 persen telah kita perbaiki sehingga masyarakat yang berhak akan menerima bantuan kembali. Tentunya ini berkat semangat dan optimis daripada rekan rekan yang berada dilapangan yang terus memikirkan masyarkat kita”, tutupnya
Redaktur : Toha Putra
