Trendfokus.com-Bupati Mukomuko Sapuan, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA bersama Wakil Bupati Wasri mengundang seluruh pimpinan perusahaan perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di ruanga Rapat Bupati dalam agenda Rapat Koordinasi, Rabu (10/03).
Pada pertemuan sekaligus diskusi ini, Bupati Sapuan mengajak seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan PKS yang beroperasi di Kabupaten Mukomuko ikut berkontribusi, dan mendukung seluruh program pembangunan daerah.
Sapuan mengungkapkan dari sekira 15 lebih perusahaan yang ada, beliau menduga sebagian besar korporasi masih membayar pajak NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pajak lainnya di daerah lain, seperti di Jakarta, Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pekanbaru.
Meski perusahaan beroperasi dan mengeruk hasil bumi di Kabupaten Mukomuko, namun selama ini daerah tidak mendapatkan porsi hak untuk kemajuan program pembangunan.
“Kami mengundang perusahaan ini salah satunya agar NPWP (perusahaan) dan pajak-pajaknya harus jujur dan membayar di tempat dimana usahanya berada,” jelas Sapuan
Mantan pengusaha asing ini sangat yakin jika seluruh perusahaan ikut berkontribusi, tentunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan akan meningkat, apalagi APBD Mukomuko 2021 masih terbilang kecil.
“Yang jelas ini merupakan PAD. Dengan meningkatnya PAD, tentu program-program pembangunan kita tidak terkendala lagi untuk masalah pembiayaan,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Mukomuko ini yang baru dilantik tahun ini mengatakan setiap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
. “Nah, alangkah hari ini kita prihatinnya. Perusahaan itu cari kaya di Mukomuko, tapi bayar pajak di tempat lain,” katanya.
Ditanya apakah ada kewajiban NPWP Perusahaan diurus di daerah tempat beroperasinya korporasi, menurut sapuan tentunya keberadaan perusahaan memberikan keuntungan bagi daerah dan masyarakat.
“Karena mereka berusaha di sini (Mukomuko), maka bayarlah pajak di sini,” ajaknya.
Selain NPWP Perusahaan, sambung Bupati Mukomuko, banyak jenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, seperti pajak air permukaan yang bagi hasil dengan provinsi.
“Banyak perusahaan yang tidak jujur berapa air yang dipakai,” ungkap Bupati.
Selain NPWP Perusahaan, Bupati Mukomuko juga mengharapkan perusahaan membayar pajak di Mukomuko, seperti pajak kendaraan bermotor dan alat berat, termasuk PPH, dan lainnya. Ia juga meminta agar plat kendaraan bermotor dan alat berat perusahaan diganti dengan plat BD seri Mukomuko
“Ini belum maksimal kita rasakan, sehingga dengan pertemuan ini diharapkan terjalin komunikasi yang baik.”
“Kita duduk dan diskusi bersama-sama, apa pelayanan Pemerintah Daerah yang belum mereka dapatkan mereka sampaikan. Dan yang menjadi kewajiban mereka harus lakukan,” jelasnya.
Bupati Sapuan mengakui untuk peralihan NPWP Perusahaan, ia menjamin bahwa Pemkab Mukomuko akan memberikan kemudahan dalam proses pengurusan.
Ia sangat optimis penerimaan PAD akan meningkat jika seluruh perusahaan perkebunan dan PKS komitmen untuk membayar semua jenis pajak di Kabupaten Mukomuko. Ia proyeksikan, PAD dari sektor perkebunan akan meningkat sekira Rp40 miliar.
Ditanya kenapa pihak perusahaan yang lain tidak hadir, Dia menjelaskan kalau pihaknya dalam acara koordinasi ini mengundang Direksi bukan bawahan (Managernya).
“tadi pihak perusahaan semuanya hadir, ada sekitar 15 perusahaan, karena mereka mengirim utusan (manager) kami perintahkan mereka pulang, karena kami undang disini Direksinya bukan bawahannya.” Tutup Sapuan
redaktur : Toha Putra
