Trendfokus.com-Bupati Mukomuko Sapuan di sela-sela kesibukannya menyatakan akan mengundur terkait tes PNS dan PPPK di Kabupaten Mukomuko tahun 2021 untuk sementara waktu, mengingat keuangan daerah sekarang sangat memprihatikan, dia tidak mau mengambil sebuah keputusan tanpa harus mengkaji lebih jauh. “Bayangkan, PPPK itu sekarang yang diminta satu formsi saja, mencapai 754 orang, dimana program gajinya itu hanya satu tahun pertama ditanggulangi pemerintah pusat, tahun berikutnya tidak menjamin pemerintah pusat membayar lagi, kalau itu terjadi, tentukan Kabupaten Mukomuko tidak bisa membangun, karena itu dampak hitungannya mencapai 25 Milyar.”

Sapuan meminta penangguhan atau penundaan kepada BKN sumbagsel  untuk mereviu kembali berapa sesungguhnya kebutuhan yang dibutuhkan terkait CPNS dan PPPK tersebut. “kita tidak pernah mengatakan membatalkan tes PNS dan PPPK, tapi kita minta penundaan, sambil menunggu data kita di kabupaten, sehingga langkah yang kita ambil betul-betul yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. contoh saja hari ini, sekolah-sekolah kita hari ini di Negeri khusus di SD, seperti daerah Penarik dan Ipuh, itu ASN nya mencapai 40% bahkan sampai 60%,  sementara kita merekrut pegawai sebanyak mungkin, makanya kita tidak mau, jangan sampai kita mengambil sedikit orang tetapi berdampak kepada banyak orang,” Jelas Bupati

Beliau (Bupati) juga menegaskan bahwa pihak pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko tidak mengajukan pembatalan terkait tes PNS dan PPPK, tapi meminta waktu menunggu pendataan dari diknas.”tidak mungkin kabupaten  Mukomuko membutuhkan guru melebihi provinsi, yang jelas kita menunggu proses pendataan di di Diknas, kalau sudah selesai kita akan menyurati kembali  BKN untuk menyampaikan kalau kita sudah siap, dan keputusan akhir tetap pada BKN dan pemerintah pusat.” Jelas Sapuan bijak

Selain itu salah seorang aktifis sekaligus pengacara muda Muhamma Taufik mengatakan kalau dirinya sangat sependapat dengan kebijakan kepala daerah Kabupaten Mukomuko  terkait pengunduran tes PNS dan PPPK, kalau tetap dilaksanakan akan menjadi beban keuangan daerah itu sendiri. “saya sangat sepakat keputusan yang diambil oleh bapak Bupati untuk mengundur tesPNS dan PPPK, karena sama-sama kita ketahui kondisi keuangan daerah kita pasca kepemimpinan Choirul Huda belum stabil, kalau tetap dilakukan, dipastikan APBD habis  untuk membayar gaji saja, coba kita lihat pola piker pak Gubernur Bengkulu beliau tidak membuka rekrutmen CPNS dan PPPK, dan ini menurut saya keputusan yang bijaksana.” Tutup Taufik sambil Takbir Allaahuakbar. (TH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here